Perbatasan Prancis modern sama dengan Galia kuno, yang dihuni oleh Galia Kelt. Galia dikuasai untuk Roma oleh Julius Caesar pada abad ke-1 SM, dan Galia menggunakan Romawi (Latin, di mana berkembanglah bahasa Prancis) dan budaya Romawi. Kristen masuk pada abad ke-2 dan 3 M, dan ditetapkan pada abad ke-4 dan 5 sehingga St. Jerome menulis bahwa Galia satu-satunya wilayah yang "bebas dari kepercayaan menyimpang".

 

Prancis tahun 1477. Garis merah: Perbatasan Kerajaan Prancis; Biru terang: Domain kerajaan

Pada abad ke-4 M, pertahanan timur Galia di sepanjang Rhine dihancurkan suku Jermanik, khususnya dari Frank, darinyalah nama kuno "Francie" berasal. Nama modern "France" berasal dari nama domain feodal Raja Capetia Prancis di sekitar Paris. Frank adalah suku pertama di antara penguasa Jermanik di Eropa setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi untuk berpindah agama ke Kristen Katolik daripada Arianisme (Raja Clovis berpindah agama pada 498); sehingga Prancis memperoleh julukan "Gereja termuda" (La fille ainée de l’Église), dan Prancis mengambilnya sebagai penyesuaian julukan "Kerajaan Prancis Paling Kristen".

Pendirian sebagai entitas terpisah dimulai dengan Perjanjian Verdun (843), dengan pembagian Kekaisaran Karoling Charlemagne menjadi Francia Timur, Francia Tengah dan Francia Barat. Francia Barat adalah wilayah yang diduduki Prancis modern dan awal dari Prancis modern.

Dinasti Karoling memimpin Prancis hingga 987, ketika Hugh Capet, Duke of France dan Bangsawan Paris, diangkat sebagai Raja Prancis. Keturunannya, Capetia Langsung, Dinasti Valois dan Dinasti Bourbon, mempersatukan negara melalui berbagai perang dan pewarisan dinasti. Monarki ini mencapai kejayaannya selama abad ke-17 dan kekuasaan Louis XIV dari Prancis. Pada waktu itu Prancis memiliki jumlah penduduk terbesar di Eropa (lihat Demografi Prancis) dan memiliki pengaruh hebat terhadap politik, ekonomi, dan budaya Eropa. Prancis menjadi, dan ditetapkan selama beberapa waktu, bahasa umum dalam urusan luar negeri. Banyak Pencerahan terjadi di dalam lingkaran intelektual Prancis, dan banyak penemuan ilmiah berasal dari ilmuwan Prancis pada abad ke-18. Selain itu, Prancis memiliki berbagai jajahan di Amerika, Afrika dan Asia.

 

Penyerbuan Bastille tanggal 14 Juli 1789.

Kerajaan memerintah Prancis hingga Revolusi Prancis, tahun 1789, Louis XVI dan istrinya, Marie Antoinette, dieksekusi (tahun 1793), bersama ribuan warga sipil Prancis lainnya. Setelah berbagai skema pemerintahan pendek, Napoleon Bonaparte mengambil alih pemerintahan Republik tahun 1799, menjadikannya Konsul Pertama, dan kemudian Kaisar apa yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Pertama (1804–1814). Dalam beberapa perang, pasukannya menguasai sebagian besar benua Eropa, dengan anggota keluarga Bonaparte ditunjuk sebagai raja dari kerajaan-kerajaan yang baru didirikan.

Setelah kekalahan terakhir Napoleon tahun 1815 dalam Pertempuran Waterloo, monarki Prancis dibentuk kembali, tetapi dengan pembatasan konstitusional baru. Tahun 1830, sebuah pemberontakan warga sipil memaksa pembentukan Monarki Juli konstitusional, yang berjalan hingga 1848. Republik Kedua yang berusia pendek ini berakhir tahun 1852 ketika Louis-Napoléon Bonaparte memproklamirkan Kekaisaran Kedua. Louis-Napoléon mundur setelah kekalahan dalam perang Prancis-Prusia tahun 1870 dan rezimnya digantikan oleh Republik Ketiga.

Prancis memiliki jajahan kolonial, dalam berbagai bentuk, sejak awal abad ke-17 hingga 1960-an. Pada abad ke-19 dan 20, imperium kolonial seberang laut globalnya terbesar kedua di dunia setelah Imperium Britania. Pada puncaknya, antara 1919 dan 1939, imperium kolonial Prancis kedua membentang hingga 12.347.000 kilometer persegi (4.767.000 sq mi). Termasuk Prancis Metropolitan, total wilayah daratan dibawah kedaulatan Prancis mencapai 12.898.000 kilometer persegi (4.980.000 sq mi) tahun 1920-an dan 1930-an, yang mencakup 8.6% dari total daratan dunia.

 

Deklarasi Schuman tanggal 9 Mei 1950 di Quai d'Orsay di Paris dianggap sebagai dasar berdirinya Uni Eropa dan dirayakan setiap tahun sebagai Hari Eropa oleh UE.

Meskipun menang dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Prancis mengalami banyak kematian dan kerugian material (dan meskipun hanya sebagian kecil teritorinya diduduki selama Perang Dunia I, teritori metropolitannya diduduki seluruhnya oleh Jerman selama perang kedua). Tahun 1930-an ditandai oleh berbagai reformasi sosial yang diperkenalkan oleh pemerintah Front Populer. Republik Keempat dibentuk setelah Perang Dunia II dan, selain pertumbuhan ekonomi yang spektakuler (les Trente Glorieuses), negara ini berusaha mengelola status politiknya sebagai negara bangsa dominan. Prancis berusaha menjaga imperium kolonialnya, tetapi kemudian menjadi masalah. Usaha 1936 untuk mengambil kembali kontrol atas Indochina Prancis mengakibatkan tercetusnya Perang Indochina Pertama, yang berakhir dalam kekalahan Prancis di Pertempuran Dien Bien Phu tahun 1954. Beberapa bulan kemudian, Prancis menghadapi konflik baru, dan lebih besar di Aljazair.

Debat mengenai mungkin atau tidak menjaga kontrol terhadap Aljazair, yang kemudian rumah bagi satu juta penetap Eropa, menghancurkan negara dan hanpir memulai perang sipil. Tahun 1958, Republik Keempat yang lemah dan tidak stabil berubah menjadi Republik Kelima, yang memiliki kekuasaan Presiden lebih diperkuat. Pemimpin pertamanya, Charles de Gaulle berusaha mempersatukan negara sementara mengakhiri perang. Perang Aljazair dan perang sipil Prancis-Prancis yang berlangsung di ibu kota Aljir, berakhir dengan negosiasi damai tahun 1962 yang membawa kemerdekaan Aljazair.

Dalam beberapa dekade terakhir, rekonsiliasi dan kerja sama Prancis dengan Jerman telah membuktikan sentral ke politik dan integrasi ekonomi Uni Eropa, termasuk perkenalan euro bulan Januari 1999. Prancis telah menempati garis depan negara anggota Uni Eropa yang mencoba memanfaatkan kesempatan persatuan keuangan untuk membentuk sebuah badan politik, pertahanan, dan keamanan Uni Eropa yang lebih bersatu dan mampu. Elektorat Prancis memilih menentang ratifikasi Perjanjian Konstitusional Eropa bulan Mei 2005, tetapi Perjanjian Lisboa diratifikasi oleh Parlemen pada Februari 2008.