Parlemen, seperti lembaga lainnya, tidak didesain bentuknya seperti saat ini ketika pertemuan pertama pada 10 September 1952. Sebagai salah satu lembaga umum tertua, Parlemen bermula dari Majelis Umum Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (ECSC). Majelis ini merupakan majelis penasihat dari 78 anggota parlemen yang ditunjuk dan dipilih dari parlemen nasional negara anggota, yang tidak memiliki kekuasaan legislatif.[1][2] Perubahan sejak pendiriannya disoroti Profesor David Farrell dari Universitas Manchester: "Untuk sebagian besar hidupnya, Parlemen Eropa bisa saja diberi label 'toko dengan pembicaraan multibahasa'."[3]

Perkembangan sejak pendiriannya menunjukkan bagaimana struktur Uni Eropa berevolusi tanpa "masterplan" yang jelas. Beberapa orang, seperti Tom Reid dari Washington Post, mengatakan bahwa: "tak seorang pun akan dengan sengaja merancang pemerintahan yang kompleks dan redundan seperti Uni Eropa".[4] Bahkan dua tempat kerja Parlemen, yang beberapa kali berganti, merupakan hasil dari berbagai perjanjian atau tanpa perjanjian. Walaupun sebagian besar MEP lebih memilih untuk hanya berbasis di Brussels, pada pertemuan John Major Edinburgh 1992, Prancis merekayasa amendemen perjanjian untuk mempertahankan tempat sidang paripurna secara permanen di Strasbourg.[1][5]

Majelis penasihat

Badan ini tidak disebutkan dalam Deklarasi Schuman yang asli. Badan ini dianggap atau diharapkan akan menyelesaikan kesulitan dengan Britania Raya untuk memungkinkan Majelis Dewan Eropa melakukan tugasnya. Majelis terpisah diperkenalkan selama perundingan perjanjian sebagai lembaga yang akan mengimbangi dan memonitor eksekutif sambil memberikan legitimasi demokratis.[1] Susunan kata Perjanjian ECSC menunjukkan keinginan para pemimpin yang lebih dari sekadar majelis penasihat normal dengan menggunakan istilah “perwakilan rakyat” dan memungkinkan diselenggarakannya pemilihan langsung. Kepentingan awal lembaga ini disoroti ketika Majelis diberi tugas menyusun rancangan perjanjian untuk membentuk Masyarakat Politik Eropa. Dengan dokumen ini, Majelis Ad Hoc dibentuk pada 13 September 1952[6] dengan anggota tambahan, tetapi setelah kegagalan Masyarakat Pertahanan Eropa yang diusulkan, proyek ini dibatalkan.[7]

 Sidang Majelis Dewan Eropa di Gedung Eropa, Strasbourg pada Januari 1967. Willy Brandt, Menteri Luar Negeri Jerman Barat, sedang berpidato.

Walaupun seperti itu, Masyarakat Ekonomi Eropa dan Euratom dibentuk pada 1958 berdasarkan Perjanjian Roma. Ketiga komunitas ini memiliki Majelis Umum yang sama (dengan eksekutif terpisah) yang mengubah namanya menjadi Majelis Parlementer Eropa.[1] Pertemuan pertama diadakan pada 19 Maret 1958 di Luksemburg, yang memilih Schuman sebagai presidennya, dan pada 13 Mei Majelis menyusun ulang susunannya berdasarkan ideologi politik alih-alih kewarganegaraan.[8] Hal ini dipandang sebagai kelahiran Parlemen Eropa modern, dengan perayaan 50 tahun Parlemen diadakan pada Maret 2008 alih-alih pada 2002.[9]

Ketiga komunitas menggabungkan organ yang tersisa sebagai Masyarakat Eropa pada 1967, dan nama badan ini berubah menjadi "Parlemen Eropa" yang sekarang pada 1962.[1] Pada 1970, Parlemen diberikan kekuasaan atas bidang anggaran Masyarakat, yang meluas menjadi keseluruhan anggaran pada 1975.[10] Di bawah Perjanjian Roma, Parlemen harus dipilih melalui pemilihan umum. Akan tetapi, sebelumnya Dewan diminta menyetujui sistem pemungutan suara yang seragam, yang gagal dilakukan. Parlemen mengancam membawa Dewan ke Mahkamah Eropa; ancaman ini membawa kesepakatan bahwa Dewan akan menyetujui pemilihan umum, tetapi masalah sistem pemungutan suara akan ditunda sampai suatu waktu kemudian.[11]

Parlemen terpilih  Lambang Parlemen hingga 1983 Sidang pada April 1985

Pada 1979, anggota parlemen dipilih secara langsung untuk pertama kalinya. Pemilihan ini membedakan Parlemen dengan lembaga serupa seperti Majelis Parlementer Dewan Eropa atau Parlemen Pan-Afrika yang anggotanya ditunjuk.[1][12][13] Setelah pemilahan umum pertama tersebut, Parlemen mengadakan sidang pertamanya pada 11 Juli 1979, memilih Simone Veil (MEP) sebagai presidennya. Veil juga merupakan presiden Parlemen wanita pertama sejak pembentukannya sebagai Majelis Umum.

Sebagai badan yang dipilih, Parlemen mulai menyusun proposal yang membahas mengenai fungsi Uni Eropa. Sebagai contoh, pada 1984, terinspirasi oleh pekerjaan sebelumnya pada Masyarakat Politik Eropa, Parlemen menyusun "naskah perjanjian pembentukan Uni Eropa" (dikenal juga sebagai 'Rencana Spinelli' mengikuti nama seorang pelapor, Altiero Spinelli MEP). Walaupun tidak dipakai, banyak ide tersebut kemudian diimplementasikan pada perjanjian lainnya.[14] Lebih lanjut, Parlemen mulai memegang hak pilih pada pengusulan Presiden Komisi sejak 1980-an, sebelum Parlemen diberikan hak formal untuk memveto.[15]

Sejak menjadi badan yang dipilih secara langsung, keanggotaan Parlemen Eropa dengan mudah berkembang ketika negara baru bergabung (keanggotaan juga disesuaikan ke atas pada 1994 setelah Reunifikasi Jerman). Mengikuti hal ini, Perjanjian Nice memberlakukan batasan pada jumlah anggota yang dipilih, yaitu sebanyak 732 anggota.[1]

 Istana Eropa, susunan kursi Parlemen Strasbourg setengah lingkaran hingga 1999

Seperti lembaga lainnya, kantor pusat Parlemen belum ditetapkan. Pengaturan sementara menempatkan Parlemen di Strasbourg, sedangkan Komisi dan Dewan memiliki kantor pusatnya di Brussel. Pada 1985, Parlemen, berharap lebih dekat dengan lembaga tersebut, membangun ruangan kedua di Brussel dan memindahkan beberapa pekerjaannya meskipun diprotes oleh beberapa negara. Kesepakatan final akhirnya dicapai oleh Majelis Eropa pada 1992. Kesepakatan ini menetapkan bahwa Parlemen akan mempertahankan kantor pusat resminya di Strasbourg, tempat diadakannya dua belas sidang dalam setahun, tetapi semua aktivitas parlemen lainnya dilakukan di Brussel. Pengaturan dua kantor pusat ini ditentang oleh Parlemen, tetapi kemudian diabadikan di dalam Perjanjian Amsterdam. Hingga saat ini, lokasi lembaga menjadi sumber pertentangan.[16]

Parlemen memperoleh lebih banyak kekuasaan melalui perjanjian yang berturutan, yaitu melalui perluasaan prosedur legislatif biasa (kemudian disebut sebagai prosedur keputusan bersama),[17] dan pada 1999, Parlemen memaksa pengunduran diri Komisi Santer.[18] Parlemen menolak menyetujui anggaran Masyarakat atas dugaan kecurangan dan kesalahan pengelolaan Komisi. Dua partai utama mengambil alih dinamika oposis pemerintahan untuk pertama kalinya selama krisis yang berakhir pada pengunduran diri Komisi secara massal, pengunduran diri secara paksa pertama, dalam menghadapi kecaman yang akan datang dari Parlemen.[19]

Tekanan Parlemen pada Komisi  Pada 2004, Parlemen memaksa Presiden Barroso untuk mengganti tim Komisi yang diusulkannya.

Pada 2004, setelah pemilahan umum transnasional terbesar dalam sejarah, walaupun Majelis Eropa memilih Presiden dari kelompok politik terbesar (EPP), Parlemen kembali memberikan tekanan pada Komisi. Selama dengar pendapat Parlemen dari Komisaris yang diusulkan, MEP meningkatkan keraguannya mengenai beberapa calon dengan komite Kebebasan Sipil menolak Rocco Buttiglione dari jabatan Komisaris Keadilan, Kebebasan, dan Keamanan atas pandangannya pada homoseksualitas. Hal ini merupakan pertama kalinya Parlemen memilih menentang Komisaris mendatang dan walaupun Barroso mendesak Buttiglione, Parlemen memaksa Buttiglione untuk dicopot. Sejumlah Komisaris lainnya juga dicopot atau mengundurkan diri sebelum Parlemen mengizinkan Komisi Barroso menjabat.[20][21]

 Rocco Buttiglione merupakan calon Komisi pertama yang ditolak oleh Parlemen.

Seiring dengan perluasan prosedur legislatif biasa, mandat demokratis Parlemen telah memberinya kontrol yang lebih besar atas legislasi terhadap lembaga-lembaga lainnya. Dalam pemungutan suara pedoman Bolkestein pada tahun 2006, Parlemen memberikan suara mayoritas atas 400 amendemen yang mengubah prinsip dasar hukum. Financial Times mendeskripsikan hal ini dalam kutipan berikut:[22]

Di situlah Parlemen Eropa secara tiba-tiba diakui independen dan berkapabilitas. Hal ini menandai pergeseran kekuasaan lainnya di antara ketiga lembaga Uni Eropa pusat. Pemungutan suara minggu lalu menunjukkan bahwa MEP yang dipilih secara langsung, terlepas dari banyaknya kesetiaan ideologis, nasional, dan historis, telah mulai bergabung sebagai lembaga Uni Eropa yang serius dan efektif, seperti halnya peningkatan negosiasi yang sangat rumit di dalam Dewan dan Komisi.

Pada 2007, untuk pertama kalinya, Komisaris Keadilan, Franco Frattini, memasukkan Parlemen dalam pembicaraan mengenai Sistem Informasi Schengen kedua meskipun anggota parlemen hanya perlu berkonsultasi pada bagian-bagian dari kemasan. Setelah percobaan tersebut, Frattini menunjukkan keinginannya memasukkan Parlemen dalam semua masalah keadilan dan kriminal, secara informal mendahului kekuasaan baru yang dapat diperoleh sebagai bagian dari Perjanjian Lisboa.[23] Antara 2007 dan 2009, kelompok kerja khusus untuk reformasi parlementer menerapkan serangkaian perubahan untuk memodernisasi lembaga seperti waktu pidato yang lebih panjang untuk pelapor, meningkatkan kerja sama komite, dan reformasi efisiensi lainnya.[24][25]

Sejarah terkini  Pemeriksaan Parlemen terhadap pedoman Bolkestein memberi sinyal pertumbuhan status Parlemen yang besar.

Perjanjian Lisboa akhirnya diberlakukan pada 1 Desember 2009, memberikan kekuasaan kepada Parlemen atas keseluruhan anggaran Uni Eropa, membuat kekuasaan legislatif Parlemen setara dengan kekuasaan legislatif Dewan hampir dalam semua bidang dan menghubungkan penunjukan Presiden Komisi dengan pemilihan umum Parlemen.[26] Walaupun terdapat beberapa panggilan partai untuk mengajukan calon sebelumnya, hanya EPP (yang kembali mendapatkan posisinya sebagai partai terbesar) yang kembali mendukung Barroso.[27]

Barroso mendapatkan dukungan Majelis Eropa untuk masa jabatan kedua dan mendapatkan dukungan mayoritas dari Parlemen pada September 2009. Parlemen memilih 382 suara mendukung dan 219 suara tidak mendukung (117 abstain) dengan dukungan Partai Rakyat Eropa, Reformis dan Konservatif Eropa, dan Kelompok Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa.[28] Kelompok liberal memberikan dukungan setelah Barroso memberikan sejumlah konsesi; kelompok liberal sebelumnya bergabung dengan panggilan kelompok sosialis untuk menunda pemberian suara (EPP ingin menyetujui Barroso pada Juli tahun tersebut).[29]

Begitu Barroso mengajukan diri menjadi kandidat untuk Komisi berikutnya, kesempatan lain untuk mendapatkan konsesi muncul. Kandidat dariparpppppp Bulgaria, Rumiana Jeleva, dipaksa mundur oleh Parlemen menyangkut pengalaman dan kepentingan finansialnya. Ia hanya didukung oleh EPP yang mulai membalas kandidat sayap kiri sebelum Jeleva menyerah dan digantikan (mengatur kembali pemunguran suara lebih lanjut).[30]

Sebelum pemungutan suara akhir, Parlemen menuntut sejumlah konsesi sebagai bagian dari perjanjian kerja ke depan di bawah Perjanjian Lisboa baru. Kesepakatan termasuk bahwa Presiden Parlemen akan menghadiri pertemuan Komisi tingkat tinggi. Parlemen akan memiliki kursi dalam perundingan internasional yang dipimpin Komisi Uni Eropa dan memiliki hak memperoleh informasi perjanjian. Akan tetapi, Parlemen hanya mendapatkan kursi pengamat. Parlemen juga tidak mendapatkan suara atas penunjukkan kepala delegasi dan perwakilan khusus untuk kebijakan luar negeri meskipun mereka akan tampil di hadapan Parlemen setelah mereka ditunjuk oleh Perwakilan Tinggi. Salah satu kekuasaan internal utama adalah Parlemen menginginkan janji dari Komisi bahwa Komisi akan mengajukan legislasi ketika Parlemen meminta. Barroso memandang hal ini sebagai pelanggaran terhadap kekuasaan Komisi, tetapi ia menyetujui untuk menanggapinya dalam waktu tiga bulan. Sebagian besar permintaan telah ditanggapi secara positif.[31]

Selama pengaturan Dinas Luar Negeri Eropa (EEAS), Parlemen menggunakan kontrolnya terhadap anggaran Uni Eropa untuk memengaruhi bentuk EEAS. MEP memiliki tujuan untuk mendapatkan pengawasan yang lebih besar atas EEAS dengan menghubungkannya dengan Komisi dan memiliki wakil politik untuk Perwakilan Tinggi. MEP tidak berhasil mendapatkan semua yang mereka minta. Akan tetapi, mereka mendapatkan kontrol keuangan yang lebih luas terhadap badan baru tersebut.[32][33]

^ a b c d e f g "European Parliament". European NAvigator. Diakses tanggal 19 April 2013.  ^ "EPP-ED Chronology—1951–1960". Partai Rakyat Eropa. Diakses tanggal 5 Juli 2007.  ^ "Professor Farrell: "The EP is now one of the most powerful legislatures in the world"". Parlemen Eropa. 18 Juni 2007. Diakses tanggal 5 Juli 2007.  ^ Reid, Tom (2004). The United States of Europe. London: Penguin Books. hlm. 272. ISBN 0-14-102317-1.  ^ "The European Council - Consilium" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 September 2014.  ^ "Ad Hoc Assembly, Information and Official Documents of the Constitutional Committee, October 1952 to April 1953" (PDF). Arsip Penyatuan Eropa. 1953. Diakses tanggal 29 Oktober 2008.  ^ "Composition of the European Parliament". CVCE. Diakses tanggal 19 April 2013.  ^ "1945–1959 The beginnings of cooperation: 1958". Parlemen Eropa. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2012. Diakses tanggal 20 September 2012.  ^ "50th anniversary of the European Parliament celebrated in Strasbourg". Parlemen Eropa. 12 Maret 2008. Diakses tanggal 6 April 2010.  ^ "Power of the purse of the European Parliament". European NAvigator. Diakses tanggal 19 April 2013.  ^ Hoskyns, Catherine; Michael Newman (2000). Democratizing the European Union: Issues for the twenty-first Century (Perspectives on Democratization). Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-5666-6.  ^ "Framework". Dewan Eropa. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 June 2007. Diakses tanggal 5 July 2007.  ^ "Overview of the Pan-African Parliament". Parlemen Pan-Afrika. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 September 2007. Diakses tanggal 5 July 2007.  ^ "The European Parliament's proposals". CVCE. Diakses tanggal 19 April 2013.  ^ European Parliament Website. "Oversight over the Commission and Council". Diakses tanggal 1 Juli 2007.  ^ "The seats of the institutions of the European Union". CVCE. Diakses tanggal 19 April 2013.  ^ "Power to legislate of the European Parliament". CVCE. Diakses tanggal 19 April 2013.  ^ Topan, Angelina (30 September 2002). "The resignation of the Santer-Commission: the impact of 'trust' and 'reputation'" (PDF). European Integration Online Papers. Diakses tanggal 19 April 2013.  ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Ringe ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama IHT Butt ^ Tobais, Troll (2 November 2004). "We have to democratise procedures". Café Babel. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 November 2005. Diakses tanggal 12 Juni 2007.  ^ "How the European parliament got serious". Financial Times. 23 Februari 2006. Diakses tanggal 12 Juni 2007.  ^ Beunderman, Mark (9 November 2007). "Frattini seeks to apply new EU treaty rules before 2009". EUobserver. Diakses tanggal 9 November 2007.  ^ "Parliamentary reform put into practice". European Parliament. 17 Januari 2008. Diakses tanggal 3 Februari 2009.  ^ "Parliamentary reform: third package adopted". Parlemen Eropa. 20 Maret 2009. Diakses tanggal 3 Februari 2009.  ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Constitution info ^ Hughes, Kirsty. "Nearing Compromise as Convention goes into Final Week?" (PDF). EPIN. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 27 February 2008. Diakses tanggal 30 Januari 2008.  ^ "MEPs elect Barroso to a second term as Commission President". Parlemen Eropa. 16 September 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 September 2009. Diakses tanggal 28 June 2010.  ^ Taylor, Simon (17 September 2009). "A second term – but at what price?". European Voice. Diakses tanggal 28 Juni 2010.  ^ Taylor, Simon (21 Januari 2010). "How Jeleva was forced out". European Voice. Diakses tanggal 28 Juni 2010.  ^ Taylor, Simon (28 Januari 2010). "MEPs agree working relations with Barroso". European Voice. Diakses tanggal 28 Juni 2010.  ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama EEAS ^ Vogel, Toby (21 Oktober 2010). "Backing of MEPs paves way for launch of diplomatic corps". EurActiv. Diakses tanggal 19 September 2011.