Sir Thomas Stamford Raffles, pendiri awal Singapura

Catatan pertama permukiman di Singapura berasal dari abad ke-2 Masehi.[1] Temasek dalam bahasa Jawa berarti 'kota laut'. Antara abad ke-16 dan awal abad ke-19, Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Tahun 1613, perompak Portugis membakar permukiman di mulut Sungai Singapura dan pulau ini menjadi tidak terlalu diperhatikan sampai dua abad selanjutnya.

Pada 28 Januari 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama di Singapura. Ia ditugaskan oleh Perusahaan Dagang Hindia Timur Britania (East Indian Company, EIC) untuk mencari lokasi strategis untuk membangun pelabuhan di mulut Selat Malaka, menandingi dominasi Belanda, yang saat itu sedang melemah seiring bertubi-tubinya pergantian kekuasaan sejak bangkrutnya VOC, pendudukan Prancis hingga berdirinya Kerajaan Belanda.

Di pulau tersebut, ia menjumpai sebuah kampung suku Melayu dipimpin Tumenggung Abdu'r Rahman, yang merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Johor, yang saat itu sedang ada konflik perebutan kekuasaan antara Sultan Johor Abdul Rahman dengan kakak tirinya, Tengku Hussein Shah (Tengku Long) yang hidup di pengasingan di Kepulauan Riau. Melihat peluang bagus, baik sebagai pos dagang strategis untuk kawasan Asia Tenggara, maupun kesempatan untuk memperoleh dukungan dari penguasa setempat, Raffles membujuk Tumenggung Abdu'r Rahman untuk menyelundupkan Tengku Hussein ke Singapura, dan membantunya merebut haknya atas tahta Kesultanan Johor. Setelah bertemu Tengku Hussein, Raffles pun membuat kesepakatan bahwa Inggris, dalam hal ini EIC, bersedia membantu Tengku Hussein merebut tahta dan memberikan tunjangan tahunan dengan imbalan diberikan hak khusus untuk membangun pos dagang dan pelabuhan di bagian selatan pulau Temasek di sisi timur Sungai Singapura sekarang. Kesepatan tersebut ditandatangani pada tanggal 6 Februari 1819. Setelah penadatanganan kesepakatan ini, Raffles pun memproklamirkan nama baru untuk bandar yang akan ia dirikan, yaitu Singapura.[2]

 

Plan of the Town of Singapore, atau lebih dikenal sebagai Jackson Plan atau Raffles Plan.

Raffles kembali ke Bengkulu segera setelah penandatanganan perjanjian dengan Sultan Johor tersebut dan menugaskan Mayor William Farquhar untuk memimpin permukiman baru tersebut dengan jabatan Residen, dengan beberapa meriam dan 1 resimen infantri tentara India. Membangun sebuah pelabuhan niaga dari nol adalah sebuah tantangan yang berat. Farquhar hanya menerima dana yang tidak banyak, sementara ia dilarang untuk memungut pajak pelabuhan untuk meningkatkan pendapatan lantara Raffles sudah memutuskan bahwa Singapura akan menjadi pelabuhan bebas.

Farquhar mengundang pendatang-pendatang untuk datang ke Singapura, dan ia menempatkan seorang petugas di Pulau Saint John (atau P. Sekijang Bendera), 6,5 mil selatan kampung Temasek, untuk mengundang kapal-kapal yang melintas untuk singgah di Singapura. Berita tentang pelabuhan bebas yang baru dengan cepat menyebar ke seluruh kepulauan seantero Asia Tenggara, pedagang-pedagang Bugis, China, dan Arab berdatangan ke pulau tersebut, berupaya menghindari pembatasan dagang Belanda. Dalam tahun pertama bandar ini beroperasi, perdagangan yang melalui Singapura telah mencapai nilai $400,000 (dollar Spanyol). Pada tahun 1821, populasi penduduknya telah meningkat hingga mencapai sekitar 5.000 orang, dan volume perdagangan terlah mencapai nilai $8 juta. Populasi menembus angka 10.000 orang pada tahun 1825, dan volume perdagangan senilai $22 juta, Singapura melampaui pelabuhan Penang yang lebih dulu berdiri.[3]

Raffles baru kembali ke Singapura pada tahun 1822 dan ia mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat Farquhar, terlepas dari kesuksesan Farquhar memimpin bandar baru itu di masa-masa awal yang sulit. Contohnya, dalam rangka menghasilkan pendapatan yang sangat mendesak, Farquhar telah melakukan penjualan lisensi perjudian dan perdagangan opium, yang dipandang Raffles sebagai penyakit sosial yang berbahaya. Kedua komoditas itu pula yang membuat munculnya kriminalisme, termasuk datangnya bajak-bajak laut dari China dan Filipina, selain Inggris dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Selain itu di Singapura tumbuh pasar budak. Terkejut dengan kacaunya situasi di koloni tersebut, Raffles menyusun draft kebijakan baru untuk permukiman. Ia juga mengorganisir Singapura dalam pembagian berdasarkan fungsi dan kelompok etnis di bawah Raffles Plan of Singapore.[3] Hari, jejak-jejak pembagian tersebut masih bisa dijumpai di kota tua Singapura.

Awalnya Farquhar tidak menerima kebijakan baru Raffles tersebut. Raffles memecat dan meminta Farquhar pergi dari Singapura. Farquhar menolak pemecatan itu dan belakangan menuntut Raffles atas tindakannya yang tiran. Dan konflik ini berlanjut hingga kepergian Raffles pada Oktober 1823 dan tidak pernah kembali lagi hingga wafat di usia 44 tahun pada tahun 1826.[4] Sedangkan Farquhar baru pergi meninggalkan kota yang dia bangun sepenuhnya dari nol tersebut pada 28 Desember 1823, menetap di Inggris hingga pensiun dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal dan wafat di Perth, Skotlandia pada tahun 1839.

Jabatan Residen Inggris di Singapura diisi oleh John Crawfurd, seorang administrator yang efisien dan hemat, dengan jabatan baru Gubernur.[5] Pada 7 Juni 1823, John Crawfurd menandatangani perjanjian kedua dengan Sultan dan Temenggong, yang memperluas kekuasaan Inggris ke hampir seluruh pulau. Sultan dan Tumenggong menukar hak-hak administratif mereka di pulau tersebut, termasuk pemungutan pajak pelabuhan dengan tunjangan bulanan seumur hidup, masing-masing sebesar $1500 dan $800. Perjanjian ini menyebabkan pulau tersebut masuk jurisdiksi Hukum Inggris, dengan ketentuan yang akan tetap memperhitungkan budaya, tradisi dan agama orang Melayu.[3] Pada tahun 1824, Singapura diserahkan selama-lamanya kepada EIC oleh Sultan.

 

Tentara Angkatan Darat Kekaisaran Jepang berparade melintasi pusat kota Singapura setelah penyerahan Britania.

Selama Perang Dunia II, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menjajah Malaya, berakhir pada Pertempuran Singapura. Pihak Britania dikalahkan dalam enam hari dan menyerahkan benteng yang seharusnya tidak terkalahkan kepada Jenderal Tomoyuki Yamashita pada 15 Februari 1942. Penyerahan ini disebut oleh Perdana Menteri Britania Raya, Winston Churchill sebagai "bencana terburuk dan penyerahan terbesar dalam sejarah Britania Raya".[6] Pembantaian Sook Ching terhadap etnis Tionghoa setelah Singapura ditaklukkan memakan korban antara 5.000 dan 25.000 jiwa.[7] Jepang mengganti nama Singapura menjadi Shōnantō (昭南島), dari kata-kata Jepang "Shōwa no jidai ni eta minami no shima" ("昭和の時代に得た南の島"), atau "pulau selatan yang diperoleh pada periode Shōwa", dan mendudukinya sampai Britania menguasai kembali pulau ini pada 12 September 1945, satu bulan setelah penyerahan Jepang.

Setelah perang, pemerintah Britania Raya mengizinkan Singapura mengadakan pemilihan umum pertamanya tahun 1955 yang dimenangkan oleh kandidat pro-kemerdekaan, David Saul Marshall, ketua partai Front Buruh yang kemudian menjadi Menteri Utama.

Demi menuntut pemerintahan sendiri secara penuh, Marshall memimpin delegasi ke London, tetapi ditolak oleh Britania. Ia mengundurkan diri setelah kembali ke Singapura dan digantikan oleh Lim Yew Hock, yang kebijakannya kemudian meyakinkan pihak Britania. Singapura diberi hak pemerintahan internal sendiri secara penuh dengan perdana menteri dan kabinetnya mengawasi segala urusan pemerintah kecuali pertahanan dan urusan luar negeri.

Pemilihan diadakan pada 30 Mei 1959 dengan Partai Aksi Rakyat memenangkan pemilu. Singapura langsung menjadi negara dengan pemerintahan sendiri di dalam Persemakmuran pada 3 Juni 1959, dan Lee Kuan Yew disumpah sebagai perdana menteri pertama Singapura.[8] Kemudian Gubernur Singapura, Sir William Almond Codrington Goode, menjabat sebagai Yang di-Pertuan Negara pertama hingga 3 Desember 1959. Ia digantikan oleh Yusof bin Ishak, kemudian Presiden Singapura pertama.

Singapura mengumumkan kemerdekaannya dari Britania secara unilateral pada Agustus 1963,[9] sebelum bergabung dengan Federasi Malaysia pada September bersama dengan Malaya, Sabah dan Sarawak sebagai hasil dari Referendum Penggabungan Singapura 1962. Singapura dikeluarkan dari Federasi dua tahun setelah konflik ideologi yang memanas antara pemerintah PAP Singapura dan pemerintah federal di Kuala Lumpur.

 

Katedral Santo Andrew.

Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan pada 9 Agustus 1965.[10] Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden, dan Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Republik Singapura.

Tahun 1990, Goh Chok Tong menggantikan Lee sebagai perdana menteri. Selama masa pemerintahannya, negara ini menghadapi Krisis Keuangan Asia 1997, wabah SARS, dan ancaman teroris oleh Jemaah Islamiyah. Tahun 2004, Lee Hsien Loong, putra sulung Lee Kuan Yew, menjadi perdana menteri Singapura.[11] Di antara keputusannya yang terkenal adalah rencana membuka kasino untuk mendorong pariwisata.[12]