Kebudayaan-kebudayaan prasejarah di daratan Bulgaria meliputi budaya Hamangia and budaya Vinča neolitik (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM), budaya Varna kalkolitik (abad ke-5 SM; lihat pula Nekropolis Varna), dan budaya Ezero Zaman Perunggu. Budaya Karanovo berperan sebagai alat ukur bagi prasejarah Balkan yang lebih luas.

 

Riton emas, salah satu benda warisan Panagyurishte bangsa Trakia, dari abad ke-4 sampai ke-3 SM

Bangsa Trakia, salah satu dari tiga kelompok moyang utama Bulgaria modern, tinggal terpisah di beberapa suku sampai Raja Teres menyatukan sebagian besar dari mereka kira-kira pada tahun 500 SM di dalam Kerajaan Odris. Mereka sebenarnya ditaklukkan oleh Iskandar Agung dan kemudian oleh Kekaisaran Romawi. Setelah hijrah dari tanah mereka sendiri, bangsa Slavia Selatan paling timur menempati wilayah Bulgaria modern pada abad ke-6 dan berasimilasi atau diyunanikan sebagai Trako-Romawi. Sejatinya kaum elite Bulgar menyatukan mereka-mereka itu ke dalam Kekaisaran Bulgaria Pertama.[1] Pada abad ke-9, bangsa Bulgar dan Slavia saling berasimilasi.[2]

Asparukh, pewaris Kubrat khan Bulgaria Raya Kuno, hijrah bersama beberapa suku bangsa Bulgar ke daerah-daerah aliran sungai yang lebih rendah Donau, Dniester, dan Dnieper (yang juga dikenal sebagai Ongal) setelah negara bapaknya ditaklukkan oleh bangsa Khazar. Dia menaklukkan Moesia dan Sitia Kecil (Dobrogea) dari Kekaisaran Bizantium, memperluas kerajaan barunya ke arah Semenanjung Balkan.[3] Sebuah traktat perdamaian dengan Bizantium pada 681 dan pembangunan ibu kota Bulgaria, Pliska, di selatan Sungai Donau menandai dimulainya Kekaisaran Bulgaria Pertama, sebuah negara yang didirikan oleh Bulgar, menyatukan tujuh suku bangsa Slavia Selatan.

Penguasa-penguasa berikutnya memperkuat negara Bulgaria—Tervel (700/701-718/721), memantapkan perbatasan dan mendirikan Bulgaria sebagai kekuatan militer utama dengan mengalahkan 26.000 tentara Arab yang kuat pada Pengepungan Arab Kedua terhadap Konstantinopel, yang dengan kemenangan itu berarti juga menghilangkan percobaan serangan Arab berskala penuh dari Eropa Tengah dan Timur.[4]

 

Krum berpesta dengan kemegahannya setelah perang Pliska. Pelayannya (kanan jauh) membawa cawan tengkorak kaisar Nikeforus I berisi anggur.

Krum (802–814),[5] memperluas wilayah negaranya menjadi dua kali lipat, membunuh kaisar Nikeforus I di dalam Perang Pliska,[6] dan memperkenalkan hukum perdata tertulis pertama, yang berlaku bagi orang Slavia dan Bulgar. Boris I dari Bulgaria (852–889) menghapus Tengriisme, menggantinya dengan Kristen Ortodoks pada 864,[7] dan memperkenalkan Alfabet Kiril, dikembangkan di sekolah kesusasteraan di Preslav dan Ohrid.[8] Alfabet Kiril, beserta Bahasa Bulgaria Kuno, memupuk bahasa tulisan cendekiawan (lingua franca) bagi Eropa Timur, dikenal sebagai bahasa Slavonik Gereja. Kekuasaan Kaisar Simeon I dari Bulgaria (893–927) menyaksikan perluasan wilayah terbesar Bulgaria di dalam sejarahnya.[9] Simeon berupaya agar mendapatkan supremasi militer di atas Kekaisaran Bizantium, diperagakan oleh Perang Akelus (917), salah satu perang yang paling berdarah pada Abad Pertengahan[10] juga sebagai salah satu kejayaannya yang paling menentukan. Takhtanya juga menyaksikan Bulgaria membangun kekayaan, kebudayaan Slavonik Kristen yang unik, yang menjadi teladan bagi masyarakat Slavonik lainnya di Eropa Timur dan juga menyuburkan kelestarian bangsa Bulgaria kendati ada banyak kekuatan yang berupaya mengancamnya menuju perpecahan.

Setelah meninggalnya Simeon, Bulgaria mengalami kemunduran pada pertengahan abad ke-10, diperlemah oleh peperangan dengan bangsa Kroasia, Magyar, Pecheneg, dan Serbia, dan meluasnya bidah Bogomil.[11][12] Hasilnya adalah penyerangan oleh Rus Kiev dan Bizantium secara berturut-turut, yang berujung pada perebutan ibu kota Preslav oleh serdadu Bizantium.[13] Di bawah Samuil, Bulgaria dipulihkan dari serangan-serangan itu dan bahkan mengatur siasat untuk menaklukkan Serbia, Bosnia[14] dan Duklja,[15] tetapi ini berakhir pada 1014, ketika Kaisar Bizantium Basil II ("Sang Pembantai Bulgar") mengalahkan serdadunya di perang Klidium.[16] Setelah mengganyang bangsa Bulgaria, Basil II membutakan mata 15.000 tawanan perang, sebelum membebaskannya.[2] Samuil meninggal segera setelah perang usai, pada 15 Oktober 1014,[16] dan pada 1018 Kekaisaran Bizantium menaklukan Kekaisaran Bulgaria Pertama.

Basil II berupaya mencegah pemberontakan dengan cara menahan penguasa lokal dari kalangan bangsawan Bulgaria, yang dikelompokkan ke dalam aristokrasi Bizantium sebagai archon atau strategos,[17] menjamin ketakterbagian Bulgaria di dalam bekas batas-batas geografisnya dan mengakui autosefalus dari Keuskupan Agung Ohrid.[18] Setelah kematiannya, kebijakan domestik Bizantium berubah, yang memicu serentetan pemberontakan yang gagal, yang terbesar dipimpin oleh Peter Delyan. Bagaimanapun, tidak pernah berhasil sampai tahun 1185 ketika bangsawan dinasti Asen, yakni Ivan Asen I dan Peter IV menyusun pemberontakan berjaya dalam menegakkan kembali negara Bulgaria, menandai awal mulanya Kekaisaran Bulgaria Kedua.

 

Kekaisaran Bulgaria di bawah Tsar Ivan Asen II

Dinasti Asen menetapkan ibu kotanya di Veliko Tarnovo. Kaloyan, raja ketiga dari dinasti Asen, memperluas wilayahnya hingga ke Belgrade, Niš, dan Skopje; dia mengakui keagungan spiritual Paus, dan menerima mahkota kerajaan dari seorang duta paus.[1] Pertumbuhan ekonomi dan budaya begitu kukuh di bawah kekuasaan Ivan Asen II (1218–1241), yang memperluas kendali Bulgaria ke atas Albania, Despotat Epirus, Makedonia, dan Trakia.[19] Pencapaian Arsitektur Sekolah Artistik Tarnovo juga koin-koin pertama yang dicetak oleh penguasa Bulgaria hanyalah sedikit tanda kemakmuran kekaisaran tersebut pada masa itu.[1]

 

Ivan Shishman, penguasa terakhir Kekaisaran Tarnovo (1371–1395)

Dinasti Asen berakhir pada 1257, dan karena penyerbuan bangsa Tatar (bermula pada akhir abad ke-13), konflik internal, dan serangan yang selalu saja ada dari Byzantium dan Hungaria, militer dan ekonomi negara ini semakin mengalami kemunduran. Di ujung abad ke-14, pembagian faksional di antara para tuan tanah Bulgaria (boyar) dan meluasnya Bogomilisme telah menyebabkan Kekaisaran Bulgaria Kedua terpecah menjadi tiga kekaisaran kecil (di Vidin, Tarnovo, dan Karvuna) dan beberapa kepangeranan setengah-merdeka yang saling berperang, dan juga dengan Bizantium, Hungaria, Serbia, Republik Venesia, dan Republik Genoa. Pada periode 1365–1370, Kesultanan Utsmaniyah, yang telah siap menyerang Balkan, menaklukkan sebagian besar kota-kota di Bulgaria dan benteng-benteng di selatan Pegunungan Balkan dan memulakan upaya penaklukan ke arah utara.[20]

Pada 1393, Kesultanan Utsmaniyah merebut Tarnovo, ibu kota Kekaisaran Bulgaria Kedua, setelah tiga bulan penyerbuan. Pada 1396, Kekaisaran Vidin jatuh setelah kalahnya pihak Kristen pada Perang Salib dalam Pertempuran Nikopolis. Dengan hal ini, Kesultanan Utsmaniyah akhirnya menundukkan dan menduduki Bulgaria.[21][22][23] Pada masa kekuasaan mereka, populasi Bulgaria menderita akibat penindasan, ketaktoleransian, dan kesalah-urusan pemerintahan.[24] Kebangsawanan dihapuskan dan kaum tani menjadi budak bagi tuan-tuan Utsmaniyah[25] sementara orang Bulgaria diperlakukan kurang adil dibandingkan Muslim Utsmaniyah dan harus membayar pajak yang lebih besar dari mereka.[26] Budaya Bulgaria menjadi terpencil dari Eropa, pencapaiannya dihancurkan, dan cendekiawan atau rohaniwannya diusir ke negara lain.[27]

 

Perang Nikopolis, 1396

Sepanjang hampir lima abad di bawah kekuasaan Utsmaniyah, bangsa Bulgaria merespons penindasan dengan memperkuat tradisi hajduk ("perampokan", "penolakan hukum", "tindakan liar"),[2] dan berupaya mendirikan kembali negara mereka dengan mengatur beberapa pemberontakan, yang paling terkenal adalah Pemberontakan Tarnovo Pertama dan Kedua (1598/1686) dan Pemberontakan Karposh (1689). Kebangkitan Nasional Bulgaria menjadi salah satu faktor penentu dalam perjuangan demi Pembebasan Bulgaria, hasilnya pada pemberontakan April —pemberontakan Bulgaria terbesar dan terbaik. Meskipun berhasil diganyang oleh penguasa Utsmaniyah—sebagai pembalasannya, bangsa Turki membantai kira-kira 15.000 orang Bulgaria[2]—pemberontakan itu memicu Kuasa Besar mengambil tindakan. Mereka menyelenggarakan Konferensi Konstantinopel pada 1876, tetapi putusan-putusan mereka ditolak oleh penguasa Utsmaniyah, yang mengizinkan Kekaisaran Rusia mencari penyelesaian dengan kekuatan tanpa memunculkan risiko konfrontasi militer dengan Kuasa Besar lainnya (seperti yang terjadi dalam Perang Krimea pada 1854 sampai 1856).

Dua hasil penting dari Perang Rusia-Turki (1877–1878) adalah kalahnya serdadu Utsmaniyah oleh Tentara Rusia (didukung oleh relawan Bulgaria dan Angkatan Darat Rumania) dan Traktat San Stefano (3 Maret 1878) sebagai landasan hukum bagi terbentuknya Kepangeranan Bulgaria yang otonom. Kuasa Besar segera saja menolak traktat itu, mereka khawatir bahwa sebuah negara besar di Balkan mungkin mengancam keinginan-keinginan mereka. Perjanjian berikutnya, yaitu Traktat Berlin (1878) menjadikan terbentuknya negara otonom yang lebih kecil yang terdiri dari Moesia dan wilayah Sofia.[28] Kepangeranan Bulgaria secara sepihak mengumumkan negara merdeka sepenuhnya pada tahun 1908, tepatnya 5 Oktober (22 September--tarikh sebelum koreksi 1582), setelah memenangi perang melawan Serbia dan menyatukan wilayah Utsmaniyah setengah-otonom, Rumelia Timur.

 

Putera Mahkota Boris dengan panglima tertinggi August von Mackensen memeriksa serdadu Bulgaria, 1916

 

Wilhelm II beserta Ferdinand I, mengenakan seragam militer masing-masing negara mereka, pada sebuah kunjungan ke Sofia.

Pada tahun-tahun setelah memperoleh kemerdekaan penuh, Bulgaria menjadi lebih militeristik, dan dijuluki sebagai "Prusia-nya Balkan".[29][30] Pada 1912 dan 1913, Bulgaria terlibat dalam Perang Balkan, pihak pertama yang terlibat konflik selain Yunani, Serbia, dan Montenegro melawan Kesultanan Utsmaniyah. Perang Balkan I (1912–1913) terbukti sukses bagi tentara Bulgaria, tetapi konflik pemisahan Makedonia muncul di antara sekutu-sekutu yang memenangi perang. Perang Balkan Kedua (1913) menjadi kekalahan yang meluluhlantakkan Bulgaria, yang bahkan diserang secara hampir serempak oleh tetangga-tetangganya. Pada Perang Dunia I, Bulgaria lagi-lagi menjadi pecundang sebagai dampak dari kesekutuannya dengan Blok Sentral. Kendati meraih beberapa kejayaan yang menentukan (pada Doiran, Monastir, dan juga Doiran pada tahun 1918), Bulgaria kalah perang dan menderita kehilangan wilayah yang cukup banyak.[2] Keseluruhan korban dari tiga perang itu adalah kira-kira sebanyak 412.000–152.000 militer gugur dan 260.000 terluka. Gelombang sebanyak 253.000[31] pengungsi resmi, yang mewakili 6% populasi pra-perang negara ini, dan sebagian lagi pengungsi tak-terdaftar yang tak-jelas jumlahnya menambah kemuraman bagi ekonomi nasional yang baru saja ambruk.

Setelah serangkaian kekalahan ini, pada dasawarsa 1920-an dan 1930-an negara ini menderita kekacauan politik, yang memicu didirikannya kediktatoran otoriter oleh Tsar Boris III (bertakhta pada 1918–1943). Setelah merebut lagi kendali atas Dobrudzha Selatan pada 1940, Bulgaria terlibat Perang Dunia II pada 1941 sebagai anggota Blok Poros. Tetapi, Bulgaria menolak turut serta dalam Operasi Barbarossa dan tidak pernah menyatakan perang terhadap Uni Soviet, dan melindungi populasi Yahudi dari pengusiran ke kamp konsentrasi dengan berulang kali menangguhkan pemenuhan permintaan Jerman, dengan menyampaikan berbagai macam alasan yang masuk akal.[32] Pada Maret 1943, hampir 12.000 orang Yahudi di Trakia dan Makedonia, kedua-duanya diurus oleh pemerintah Bulgaria atas nama Nazi, diusir ke Auschwitz dan Treblinka[33] Pada musim panas 1943, Boris III tiba-tiba mangkat, sebuah peristiwa yang menggiring negara ini ke dalam pergolakan politik sejak perang beralih melawan Nazi Jerman dan pergerakan gerilya Komunis mendapatkan kekuatan yang lebih besar.[34]

 

Zhelyu Zhelev, presiden pertama Bulgaria yang terpilih secara demokratis[35]

Pada September 1944, Barisan Pembela Tanah Air yang didominasi oleh Komunis mengambil alih kekuasaan, setelah banyaknya penyerangan dan kekacauan, mengakhiri kesekutuan dengan Nazi Jerman dan menggabungi pihak Sekutu hingga akhir perang pada 1945. Pemberontakan komunis pada 9 September 1944 menghasilkan penghapusan kekuasaan monarkis, tetapi sampai tahun 1946 sebuah republik rakyat belum juga terbentuk. Hal ini terjadi di bawah pengaruh Soviet, dengan Georgi Dimitrov (1946-1949) sebagai pemimpin politik Bulgaria terdepan. Bulgaria menerapkan perekonomian terencana bergaya Soviet dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pasar yang mengemuka pada tataran percobaan[36] di bawah panduan Todor Zhivkov (1954-1989). Pada pertengahan dasawarsa 1950-an standar-standar kehidupan membaik secara signifikan.[37] Lyudmila Zhivkova, puteri Zhivkov, mempromosikan budaya, seni, dan warisan nasional Bulgaria ke seluruh dunia.[38] Di pihak lain, sebuah kampanye pembauran di penghujung dasawarsa 1980-an diarahkan untuk melawan etnik Turki, hasilnya adalah kira-kira 300.000 etnik Turki di Bulgaria beremigrasi ke Turki,[39][40] yang berdampak pada anjloknya produksi pertanian karena kehilangan tenaga buruh.[41] Pada 10 November 1989, Partai Komunis Bulgaria melepaskan monopoli politiknya, Zhivkov mundur, dan Bulgaria mulai memasuki masa peralihan dari negara satu partai ke sistem parlementer.

Pada Juni 1990 pemilihan umum bebas pertama diselenggarakan, dimenangi oleh sayap moderat Partai Komunis (Partai Sosialis Bulgaria—BSP). Pada Juli 1991, diterapkanlah konstitusi baru, yaitu konstitusi yang disediakan untuk Presiden terpilih yang relatif lemah dan untuk Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Perencanaan ekonomi dibatalkan dan inisiatif pribadi dilegalkan. Sistem baru sebenarnya gagal memperbaiki standar-standar kehidupan atau menciptakan pertumbuhan ekonomi, bahkan rerata mutu kehidupan dan kinerja ekonomi sebenarnya lebih rendah daripada periode Komunis di awal dasawarsa 2000-an.[42] Sebuah paket reformasi diperkenalkan pada 1997 untuk memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi memicu tumbuhnya kesenjangan sosial. Bulgaria menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada 2004 dan Uni Eropa pada 2007. Divisi Penelitian Federal Perpustakaan Kongres Amerika Serikat melaporkan Bulgaria pada 2006 sebagai negara yang memiliki catatan kebebasan bersuara dan hak asasi manusia yang secara umum bagus,[43] sedangkan Freedom House menyatakan Bulgaria sebagai "bebas" pada 2010, memberinya skor 2 untuk hak-hak politik dan 2 untuk kebebasan sipil.[44] Kendati adanya perbaikan-perbaikan ini, laporan sebenarnya menunjukkan bahwa beberapa isu masih bertahan, yakni yang berkaitan dengan pergerakan nasionalis seperti VMRO, yang berupaya memaksakan sudut pandang mereka dalam hal pelarangan keagamaan, pengakuan yang terkait kekerasan.